Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : |
|
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- Penanganan bidang kesehatan;
- Penyelenggaraan pendidikan;
- Penanggulangan masalah sosial;
- pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Pengendalian lingkungan hidup;
- Pelayanan pertanahan;
- Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- Pelayanan administrasi penanaman modal;
- Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
|
(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. |
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. |
|
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak : |
|
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- Memilih pimpinan daerah;
- Mengelola aparatur daerah;
- Mengelola kekayaan daerah;
- Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
|